REFORMASI BIROKRASI DI KEMENTERIAN AGAMA

Oleh: Agus Taufik, S.I.P.

Pendahuluan

Reformasi Birokrasi di Kementerian atau Lembaga Negara merupakan salah satu hal yang harus dilakukan apabila Kementerian/Lembaga Negara hendak mengajukan renumerasi. Bukan hanya itu, reformasi birokrasi adalah suatu keniscayaan bagi Kementerian Agama agar kinerja dalam pelayanan publik bisa semakin baik. Maklum, Kementerian Agama adalah salah satu kementerian yang mendapat sorotan tentang profesionalisme pelayanan publik serta clean governance.

Ada 3 hal yang signifikan untuk melakukan Reformasi Birokrasi di Kementerian Agama. Tiga hal tersebut adalah: pertama, akuntabilitas pelayanan publik, kedua pengembangan sumber daya birokrasi, ketiga perkembangan tekhnologi informasi.

Akuntabilitas Pelayanan Publik

Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban yang bersifat eksternal dari pihak yang menjalankan tugas (agent) kepada pihak lain yang mempunyai kuasa dan memberikan otoritas (principal). Akuntabilitas pelayanan publik yang dilaksanakan oleh birokrasi pemerintah, institusi pelayanan publik adalah subordinat dari lembaga eksekutif yang dipimpin oleh presiden. Karena itu kerja dari institusi tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan kepada presiden. Tetapi presiden dalam sistem politik yang demokratis harus dikontrol oleh wakil-wakil rakyat di lembaga legislatif (dalam hal ini MPR dan DPR). Para wakil rakyat adalah agentnya rakyat, karena rakyatlah yang menjadi pemegang kedaulatan yang sejati dan yang kemudian memilih dan memberikan otoritas kepada wakil-wakilnya di lembaga legislatif.

Dengan kata lain bahwa pelayanan publik yang dilakukan oleh birokrasi pemerintah harus bisa dipertanggungjawabkan kepada rakyat atau masyarakat. Rakyatlah yang membayar pajak untuk menggaji para wakil rakyat, pegawai dan mendanai program-program publik.

Pengembangan Sumber Daya Birokrasi

Profesionalisme birokrasi yang dituntut oleh good governance tidak terbentuk dengan sendirinya. Semua berproses dan ada upaya sadar untuk mewujudkannya yaitu dengan pengembangan sumber daya birokrasi. Beberapa starategi dalam upaya tersebut adalah sebagai berikut:

v Role Modelling yaitu sikap dan standart perilaku birokrat terbentuk antara lain karena keteladanan. Oleh karena itu sikap dan perilaku elit birokrat akan menentukan sosok profesionalisme birokrasi.

v Rekruitmen, Kondisi Kerja dan Pelatihan (Gerald:1985). Proses rekruitmen yang objektif, kondisi kerja yang kondusif dan pelatihan yang menggunakan methodik dan dedaktik yang tepat akan memunculkan sumber daya birokrasi yang profesional.

v Pendekatan Proses Belajar. Learning Process Approach sebagaimana dikemukakan oleh Korten (Korten:1981) merupakan wacana yang efektif untuk mewujudkan sumber daya birokrasi yang profesional. Pendekatan ini memberi margin toleransi yang besar bagi birokrasi untuk berbuat salah (embracing error) dalam proses pembentukan dan penyempurnaan profesionalisme karena kesalahan akan menjadi input untuk perbaikan diri. Melalui kesalahan itu birokrat akan belajar efektif (learning to be effective), dan kemudian akan melangkah menuju belajar efisien (learning to be efficient) dan akhirnya akan belajar berkembeng (learning to be expand).

Perkembangan Teknologi Informasi

Kemajuan teknologi informasi dewasa ini tidak bisa dihilangkan dalam kehidupan praktis manusia. Perubahan global ini menuntut untuk diterapkannya cara kerja birokrasi dengan menggunakan teknologi informasi. Cara kerja ini akan menjadikan birokrasi tanpa batas (boundaryless organization, Ashkenas:1995). Selain itu birokrasi semacam ini akan banyak mengenalkan paperless organization (Lucas:1996)

Jika birokrasi tanpa batas dan tanpa kertas itu diberlakukan maka tatanan organisasi yang vertically operated, akan berubah menjadi lebih pendek, ramping dan permeated. Dengan demikian sesuai dengan asas demokrasi kewenangan birokrasi itu tidak hanya berada di hierarki atas (penguasa) melainkan ada dimana-mana (decentralized).

Birokrasi tanpa batas memberikan wajah baru dari birokrasi yang tidak lagi secara tegas mengikuti garis hirarki. Struktur organisasi yang bersifat ad hoc, committee, dan matrik menjadi model dari organisasi birokrasi yang akan datang.

Jika suatu kantor pemerintah, segala macam informasi dan layanan diproses menggunakan teknologi, maka suatu keharusan untuk menjadikannya sebagai salah satu kompetensi yang harus dipenuhi oleh karyawan, pejabat dan semua pelaku birokrasi pemerintahan. Informasi adalah sesuatu yang signifikan dalam proses kehidupan organisasi birokrasi baik pemerintah maupun non pemerintah. Tanpa informasi organisasi birokrasi tidak bisa melakukan apa-apa.

Reformasi Birokrasi di Kementerian Agama: Suatu Tantangan

Stigma korup dan tidak profesional selama ini disematkan pada Kementerian Agama. Bagaimana setiap tahun kritikan terhadap penyelenggaraan haji senantiasa menghunjam, sumber daya manusia (birokrasi) di kemenag dari pusat sampai daerah diidentikkan dengan kurang dari standar, rekruitmen yang masih menganut kolusi dan nepotisme adalah beberapa hal yang harus ditepis oleh Kementerian Agama dengan melaksanakan reformasi birokrasi. Tantangan ini harus dijawab oleh Kementerian Agama dengan segera. Mungkinkah? Wallahua’lam bishowab